LAKIP FIB

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Latar Belakang

 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo sebagai salah satu unit kerja atau instansi pemerintah yang memiliki kewajiban dalam melaporkan capaian kinerja dari target  kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini searah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo merupakan salah satu fakultas yang tergolong baru terbentuk, sehingga LAKIP tahun 2020 ini merupakan laporan kinerja tahun keenam. Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020 FIB  UHO.

Laporan Akuntabilitas ini disajikan untuk mengukur tingkat keberhasilan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo dalam merealisasikan apa yang telah direncanakan, sekaligus bahan evaluasi program, kinerja yang mana telah direalisasikan dengan baik sesuai target dan program kinerja  mana yang belum sepenuhnya teralisasi dan tidak terealisasi sama sekali.

Beerdasarkan hal tersebut di atas sehingga akan dapat diketahui penyebab atau hambatan yang mengakibatkan belum atau tidak teralisasinya program kinerja. Dengan demikian, dalam menyusun sasaran program kinerja  tahun berikutnya, akan diperhitungkan lebih matang dalam mengantisipasi program kinerja dapat direalisasikan sesuai atau melebihi dari target. Inilah pentingnya LAKIP sebagai sebuah dokumen yang memiliki multi fungsi baik formil maupun materil. Secara formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan secara materil, isi daripada LAKIP menunjuk pada laporan capain kinerja,  sebagai bahan evaluasi, dan sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi, dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).

Landasan Hukum

LAKIP sebagai produk hukum harus didasari dengan landasan hukum sesuai dengan lingkupnya. Adapun landasan hukum yang melandasi dari penyusunan LAKIP tersebut adalah sebagai : 

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara
  6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  10. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo
  11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  12. Instruksi Mendiknas Nomor : 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerjadi Lingkungan Depdiknas
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
  14. Permendikbud No. 43 tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo
  15. Permendikbud No. 149 tahun 2014 tentang Organisasi danTata Kerja Universitas Halu Oleo
  16. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  18. Keputusan Rektor Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaann Republik Indonesia, Tanggal 2 Januari 2014 Nomor: 001//UN29/PP/2014 tentang   Pembentukan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo.
  19. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 1319/UN29/SK/KP/2015. tentang Pengangkatan Pejabat Tugas Tambahan Lingkup Univesitas Halu Oleo.
  20. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 1237/UN29/SK/KP/2018. tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Univesitas Halu Oleo
  21. Keputusan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 1345/UN29/SK/KP/2018. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Non Struktural (Jabatan Tugas Tambahan Dosen) dalam Lingkup Univesitas Halu Oleo

Unduh Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Tahun 2020