4 Tahun Penantian, Akhirnya Perpres Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan ditandatangani Presiden

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Setelah 4 tahun dalam penantian sejak Tahun 2018, akhirnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan di tandatangni oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni tertanggal 14 September 2022.

Amanah Perpres ini bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Selain itu, penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan disusun dengan sistematika sebagai berikut: (a) abstrak dari dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupatenf kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia; (b) visi Pemajuan Kebudayaan 20 (dua puluh) tahun ke depan; (c) isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan (c) rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 ayat 3, bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: tradisi lisan, manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; . bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional.

Hal yang membanggakan adalah bahwa salah satu anggota dari 17 orang anggota tim perumus strategi kebudayaan berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Beliau adalah Guru Besar Bidang Filologi, Bapak Prof. Dr. La Niampe, M.Hum. Dokumen Perpres tersebut telah tersedia secara  online di portal Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPK RI (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225310/perpres-no-114-tahun-2022)